DPRD Jatim Minta Kemandirian BLUD RSUD Jadi Prioritas

DPRD Jawa Timur meminta kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit daerah menjadi prioritas setelah penerimaan BLUD sejumlah RSUD tercatat menurun dalam struktur APBD 2027.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Jairi Irawan, menyampaikan bahwa target kemandirian BLUD penting di tengah penurunan penerimaan. Ia juga mendorong harmonisasi dan koordinasi terpadu antara rumah sakit milik pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
Menurut Jairi, perlu ada regulasi untuk memperkuat posisi rumah sakit milik Pemprov. Ia meminta penurunan penerimaan tidak mengurangi pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal. Jairi juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempromosikan program peningkatan kualitas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Jatim yang dibacakan pada rapat paripurna 5 November 2026, penerimaan BLUD rumah sakit turun Rp46,817 miliar. Penurunan itu menjadi penyumbang terbesar turunnya pendapatan asli daerah (PAD), yang pertumbuhannya sekitar 0,2 persen dibanding APBD 2026.
Dokumen pendapat akhir Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah APBD 2027 disepakati Rp26,545 triliun, dengan PAD Rp17,686 triliun dan belanja daerah Rp27,636 triliun. Kenaikan pendapatan Rp138,112 miliar disebut seluruhnya bersumber dari transfer pusat, sedangkan PAD turun Rp20,255 miliar dibanding nota keuangan. Fraksi Golkar menyetujui penetapan Raperda APBD 2027 menjadi peraturan daerah sesuai struktur yang disepakati Badan Anggaran dan TAPD.
Sumber Referensi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur




Discussion